Sedangkan demokrasi memiliki pola yang berbeda dengan syu>rabaik dalam pengalaman historis Eropa maupun dalam aplikasinya. Secara historis demokrasi pertama kali muncul di Yunani dan kemudian disusul oleh bangsa Romawi. Demokrasi berkaitan erat dengan kehancuran sistem kesukuan dan pudarnya kekuasaan kepala suku dan sebagai gantinya muncullah fenomena “masyarakat sipil” dan gagasan tentang “warga negara”.

Pada saat agama Kristen tampil, negara dan imperium benar-benar kokoh, agama menjadi medium resistensi terhadap kekuasaan imperium. Ini adalah awal dari rangkaian konflik yang sangat panjang antara agama dan negara di mana masing-masing ingin membatasi kekuasaan yang lain dan ingin menjadikan kekuasaanya di atas kekuasaan lainnya. Konflik seperti yang terjadi antara penguasa dan gereja ini juga terjadi pada kaum feodal melawan “para feodal besar” yang berkuasa atas nama mereka dengan bertopang pada fasilitas, alat-alat, uang dan tentara yang mereka kuasai. Konflik ini terus menerus terjadi sebagai satu bentuk pembatasan wilayah kekuasaan. Konflik ini kemudian melahirkan dewan-dewan “perwakilan” yang bersifat lokal maupun umum.

Di pihak Soekarno, ia mempunyai keinginan keras untuk memperluas pengaruhnya lebih dari yang telah ditetapkan dalam konstitusi 1950 dan ia menganggap NU layak dijadikan pendukung keterlibatannya yang lebih luas dalam politik. Setelah Masyumi mengecewakan Soekarno, maka hanya NU kekuatan riel dan refresentatif kelompok Agama bagi konsep persatuan Nasakom yang dibangun oleh Soekarno. Soekarno akan menerima dengan senang hati pembelaan partai Islam itu terhadap kabinet presidensialnya dan pemerintahannya yang kuat.

“Sebelum Bung Karno pergi ke R.R.Tj., sebelum Bung Karno pergi ke Sovjet Uni, Bung Karno sudah kadang2 mengutjapkan Demokrasi Terpimpin. Bahkan tanja kepada Ki Hadjar Dewantara, saudara2, di dalam tahun 1928, tiga puluh tahun jang lalu, Ki Hadjar Dewantara telah berkata dalam bahasa Belanda, kita memerlukan “Democratie met leiderschap”. Bukan demokrasi jang sekedar zonder leider, zonder pimpinan, de helft plus heeft altijd gelijk. Bukan ! tetapi demokrasi met leiderschap”. [94]

Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pergerakan dan pendidikan yang- karena jasa-jasanya, hari lahirnya dijadikan sebagai hari pendidikan nasional.[95]Dalam sebuah tulisannya yang dimuat “Wasita”, tahun ke-1, no. 4 bulan Juni 1935, berjudul “Sistim Trisentra” Ki Hajar Dewantara menyebut bahwa dalam mendidik “guru-guru harus bersatu faham; kalau tidak dapat demikian, janganlah organisasi perguruan didasarkan atas demokrasi secara Barat, tetapi harus bersandar leiderschap atau pimpinan.[96]Tulisan itu sendiri berbicara mengenai pentingnya tiga pusat (Tri Sentra) dalam keberhasilan pendidikan. Tiga pusat tersebut adalah keluarga, sekolah, dan pergerakan.

            Istilah Democratie met Leiderschap (demokrasi dengan kepemimpinan) itu sendiri, bagi Ki Hajar Dewantara, sering dihubungkan dengan istilah “Demokrasi Kekeluargaan”. Demokrasi Kekeluargaan adalah kondisi yang tercipta dari pendidikan yang berasaskan kemerdekaan, berorientasi kepada kebudayaan sendiri, kerakyatan, kepercayaan kepada kekuatan sendiri untuk tumbuh dan disertai rasa pengabdian tinggi, memahami kemajuan sebagai bagian perkembangan kodrati dalam suatu sistem among. Salah satu segi dari sistem among ialah kewajiban para guru untuk bersikap “sebagai pemimpin yang mempengaruhi dari belakang, membangkitkan pikiran murid bila berada di tangah-tengah mereka dan memberi contoh bila didepan mereka”.[97]

            Menurut konsep demokrasi kekeluargaan, gambaran masyarakat yang dicita-citakan ialah (seperti dalam hidup keluarga) di mana setiap orang sama derajatnya, sama haknya, sama-sama bebas dan merdeka. Akan tetapi apabila kebebasan masing-masing itu akan mengganggu ketertiban dan keselamatan masyarakat banyak harus ada tindakan penyelamatan yang tegas, kalau perlu secara keras mengganggu pengganggu-pengganggu ketertiban. Dan yang mengambil tindakan adalah pemimpin yang bijaksana, yang tindakannya tidak berdasarkan kesewenang-wenangan atau berdasarkan pikiran yang pendek, tetapi berdasarkan musyawarah dengan pemimpin-pemimpin masyarakat lainnya. Itulah yang kemudian dirumuskan sebagai “hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dalam permusyawaratan/ perwakilan di dalam Pancasila”.[98]

            Sejauhmana hubungan antara konsep Soekarno dan Ki Hajar Dewantara mengenai Demokrasi Terpimpin atau Democratie met Leiderschap tentunya masih memerlukan penelitian lebih lanjut.[99]Di sini penyusun tidak berpretensi untuk melakukan pelacakan, kecuali untuk menghadirkannya sebagai pengantar. Hal ini karena Idham Chalid mengutip ucapan Soekarno (yang juga mengutip Ki Hajar Dewantara) mengenai Demokrasi Terpimpin dalam buku yang menjadi rujukan utama penelitian ini. Hal yang relevan untuk disebutkan di sini adalah konsep Demokrasi Terpimpin yang dipaparkan Soekarno sejak tahun 1956.

            Idham Chalid, ketua umum partai NU, adalah salah seorang yang berusaha “membaca” gagasan Soekarno ini. Sebuah gagasan yang menimbulkan pro-kontra baik di tingkatan pemikiran maupun politik praktis. Sebuah gagasan yang hadir di tengah pencarian bentuk demokrasi yang cocok untuk diterapkan di Indonesia (Syamsuddin Haris: 1994), bahkan di tengah pergumulan “pencarian identitas” sebagai sebuah bangsa yang baru lepas dari cengkeraman kolonialisme.

Marilah kita lihat bagaimana Idham melakukan “pembacaannya” atas Demokrasi Terpimpin. Demokrasi didasarkan pada keyakinan bahwa semua manusia adalah anggota masyarakat yang bebas dan memiliki hak yang sama. Lawan Demokrasi ialah Oligarki (dari bahasa Yunani : Oligoi, golongan kecil). Yakni, pemerintahan oleh segolongan kecil yang berkuasa. Demokrasi bersandar pada hak suara setiap anggota masyarakat yang dewasa untuk memilih parlemen, yang merupakan badan perwakilan segala partai, agama dan sebagainya seperti termaktub dalam undang-undang dasar. Hakekat demokrasi ialah menghormati pendapat golongan minoritas dan inilah perbedaannya dengan diktatur.

            Penjelasan di atas dikutip dari bagian ketiga buku “Islam dan Demokrasi Terpimpin” (h. 31). Bagian tersebut membahas tentang Demokrasi. Paham Demokrasi, lanjut Idham, sudah sejak lama hidup di muka bumi ini, yaitu sejak zaman keemasan kebudayaan Yunani. Telah banyak sarjana yunani kuno seperti Plato dan lain-lainnya yang membicarakan subyek ini. Walaupun demikian, sebenarnya demokrasi yang dipraktikkan di Yunani itu sangat jauh dari sempurna, karena perbedaan dalam hak-hak manusia dan status sosial dianggap sesuatu yang wajar.[105]Perbedaan muncul karena masih adanya perbudakan di zaman Yunani, serta karena anak-anak dan para wanita tidak memiliki hak politik. Hanya kaum laki-laki dewasa dan merdeka yang memiliki hak untuk menentukan kebijakan.[106]  

            Paham demokrasi tumbuh dan berkembang begitu rupa selama ribuan tahun sesudahnya, sehingga sekarang kita melihat negara-negara atau pemerintahan-pemerintahan di dunia ini menamakan diri sebagai Pelaksana atau penganut Demokrasi.  Idham mengkualifikasi dua macam demokrasi : Demokrasi Politik dan Demokrasi Masyarakat Sosial. Demokrasi politik berlambangkan “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.  Sedangkan Demokrasi Masyarakat Sosial berlambangkan “pemerintahan untuk kepentingan rakyat”. Tidak peduli siapa yang memerintah, bagaimana caranya dan atas hak apa mereka memerintah.[107] 

            Yang paling menonjol dan yang menjadi syarat mutlak bagi orang di dalam menilai suatu “demokrasi” biasanya ialah : sampai di mana kebebasan rakyat untuk bersuara menyatakan pikirannya, atau dengan kata lain, sampai di mana pihak yang berkuasa menghargai atau menjunjung “musyawarah” dan meletakkannya dalam badan apa, bagaimana pembentukan badan tersebut, sebesar apa kekuatannya, dan sampai di mana faktor musyawarah itu mempengaruhi dalam setiap kebijakan negara.[108]

            Bagi rakyat yang berpikir sederhana, apabila disebut “Demokrasi”, maka yang terbayang pertama kalinya di otak mereka bukanlah hak yang bermacam-macam yang dilahirkan oleh demokrasi itu. Tetapi yang paling perta
ma ialah mereka merasa bahwa negaranya diperintah dengan musyawarah, di mana mereka pun juga dalam tingkat tertentu diajak bertukar pendapat (musyawarah). Idham menyimpulkan bahwa faktor musyawarah, bagaimanapun caranya dan apapun peranannya di dalam sebuah negara adalah termometer(alat ukur) demokrasi di negara itu. Alasannya adalah karena dalam pengalaman sejarah apabila hak mengeluarkan suara atau hak musyawarah telah diperkosa atau dihilangkan, maka hak-hak yang lain sudah pasti tak ada lagi. Dengan demikian faktor “musyawarah” adalah “ukuran minimal” dari demokrasi suatu negara.[109]  

            Paparan Idham tentang demokrasi bisa disimpulkan dalam tiga poin utama. Yakni, (1) bahwa hakikat demokrasi adalah menghargai pendapat golongan minoritas, (2) kebebasan rakyat menyatakan pendapat atau kemauan penguasa bermusyawarah merupakan ukuran demokrasi dalam suatu negara dan terakhir (3), bahwa musyawarah adalah ukuran minimal dari demokrasi. Dan dari tiga poin di atas dapat terlihat bahwa demokrasi, dalam pemikiran Idham, sangat berkaitan dengan musyawarah.

1.  al-Qur’an

والَذين استجابوا لربِهم وأَقاموا الصّلاة وأَمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون[111]

فبِما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القَلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأَمر فإِذا عزمت فتوكل على اللّه إِن اللّه يحب الْمتوكلين [112]

2. Pendapat Syaikh al-Azhar, Ustazd al-akbar Mahmud Syalthut dalam karyanya al Islam, ‘Aqi<dah wa Syari’ah. Syalthut, sebagaimana dikutip Idham, menjelaskan bahwa musyawarah adalah dasar dari segala hukum yang sempurna dan merupakan sebuah metode mencari kebenaran. Dalam musyawarah dapat ditemukan pikiran-pikiran yang matang.[113]

Al-Qur’an  memerintahkan sy>ura (musyawarah) dan menjadikannya sebagian unsur dalam pemerintahan Islam. Sebuah surah di dalam kitab suci dinamai “asySy>ura” menempatkan musyawarah pada posisi yang tinggi, yakni sebagai salah satu sendi keimanan. Musyawarah menjadi satu rangkaian dengan kesucian hati dan tawakkal, pemeliharaan diri dari perbuatan nista, serta taqarrub ilallah dengan melaksanakan sholat .[114]

Musyawarah memunculkan solidaritas dan perasaan bersaudara (ukhuwwah), serta memicu orang untuk mengorbankan harta benda di jalan Allah. Dengan sy>urakejahatan dan angkara murka akan dikalahkan. Demikianlah yang disimpulkan Syalthut dari surah asy Sy>ura ayat 36-39.

Ayat ini, ujar Syeikh al Azhar, diturunkan sesudah kekalahan pahit kaum muslimin di perang Uhud. Setelah itu Allah memerintahkan Rasulullah untuk bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya dalam berbagai persoalan, termasuk pengembangan masyarakat. Hal ini antara lain menyebabkan terikatnya hati rakyat dan memunculkan rasa tanggung jawab bersama dalam menghadapi tantangan. [115]

3. Sebuah hadits yang diriwayatkan al Baihaqi dari Ibnu Abbas. Para periwayat ini menjelaskan ketika turun ayat  وشاورهم في الأَمر, rasulullah bersabda:

اما ان الله ورسوله لغنيان عنها ولكن جعلها الله رحمة لامتي ( رواه البيهقى [116](

4. Dalam tafsir as Shawi juz IV, sebagaimana dikutip Idham, disebutkan bahwa sebelum rasulullah hijrah, orang-orang Anshar (muslim Madinah) telah mempraktikkan musyawarah di antara sesama mereka dalam hampir setiap masalah. Allah memuji mereka dan memerintahkan rasul-Nya untuk bermusyawarah dengan mereka lewat firmannya: وشاورهم في الأَمر

Musyawarah itu menarik lebih banyak simpati dan menjinakkan hati. Metode musyawarah digunakan untuk mengatasi persoalan-persoalan ijtihadiyyah (yang tidak ada penjelasan dalam Al-Qur’an  dan al Hadits), seperti strategi berperang, mekanisme bertahan dan sebagainya. Tentu saja Rasulullah tidak mengajak bermusyarah dalam soal-soal Syara’, karena masalah itu harus dikembalikan kepada wahyu. [117]

Sepeninggal Nabi, para sahabat bermusyawarah di antara sesama mereka dalam masalah agama maupun dunia. Yang pertama kalinya mereka musyawarahkan adalah soal Khilafah (pengganti Rasulullah), karena tidak ada wasiat tertentu dari Rasulullah untuk masalah ini. Dalam sidang itu Umar bin Khattab berucap : ”kami bisa percayakan urusan dunia kami pada seseorang sebagaimana kami percayakan urusan agama kami pada Rasulullah semasa hidupnya”. Sebagai hasil dari pertemuan itu, Abu Bakar as Siddiq terpilih menjadi khalifah pertama.[118]

Empat poin di atas semuanya berbicara mengenai syu>ra (musyawarah). Menurut Idham syu>ra
adalah bukti demokrasi dalam Islam atau dengan kata lain, Idham ingin mengatakan demokrasi dalam Islam adalah syu>ra (musyawarah)

C. Syu>ra : Kritik atas Demokrasi Parlementer.

Lalu bagaimana harusnya bermusyawarah? Siapa saja yang diajak bermusyawarah dan bagaimana cara mengambil keputusan di dalamnya? Idham melakukan pencarian mengenai “panduan bermusyawarah” di dalam jejak langkah Rasulullah dan para sahabat (dikutip dari karya Chudari Bek). Rasulullah selalu bermusyawarah dan mendengarkan pendapat para ahli di bidangnya masing-masing. Abu Bakar dan Umar bin Khatta>b, dua sahabat yang  menjadi tokoh dan dikenal masyarakat karena kepemimpinannya, diajak Rasulullah bermusyawarah dalam hal peperangan, pemerintahan sehari-hari, dan soal hubungan dengan negara-negara lain.

Pendapat Hubab bin Mundzir diambil ketika menentukan posisi yang strategis dalam perang Badr. Soal tawanan perang Badr  juga dimusyawarahkan dengan para sahabat. Dalam soal pertahanan kota Madinah, Rasulullah menyepakati usulan Salman al Fa>risi. Ali bin Abi Tha>lib diajak bermusyawarah dalam masalah rumah tangga dan banyak lagi contah-contah lainnya.

Demikianlah, ujar Idham, dalam setiap musyawarah tersebut Rasulullah menunjukkan penghargaan terhadap pendapat orang lain, terutama para ahli (experts) dalam setiap bidang dan

…nampak kelihatan bahwa Rasulullah SAW tidak MUSJAWARAH asal MUSJAWARAH sadja, ja’ni berunding dengan setiap orang dalam segala persoalan dan kemudian untuk mengambil kesimpulan/ keputusan diadakan stem-steman adu kekuatan, cari menang-menangan suara semata, seperti jang biasa dalam Demokrasi Parlementer Barat jang sudah usang. Tidak ! Rasulullah tidak pernah memberikan tjontoh demikian. Rasulullah memberikan tjontoh bagaimana orang ber-MUSJAWARAH bukan berdebat atau berkelahi dengan kata-kata ![119]

Pendapat terbanyak bukanlah segalanya di dalam menentukan keputusan, menurut Idham. Dia mengajukan dua contoh kasus yang dialami para sahabat. Pertama, ketika Khalifah Abu Bakar baru memulai tugasnya, ia langsung menghadapi sekian masalah. Ada sekelompok orang yang meninggalkan Islam, ada yang tidak mau membayar zakat, dan ada pula yang mengaku sebagai Nabi, seperti Musailamah al Kazdzda>b di Yamamah, Dzu al Hima>r di Yaman, Thulaihah bin Chuwailid dari Banu As’ad. Abu Bakar lalu bermusyawarah dengan para sahabat untuk menentukan sikap dan kebijakan.

Pendapat yang mendapat dukungan terbanyak adalah mengusahakan jalan damai dengan kelompok-kelompok tersebut. Pertimbangannya adalah jumlah para penyeleweng lebih besar dari pada kaum muslim yang tetap loyal dan taat pada Khalifah. Mendengar pendapat sebagian besar anggota sidang musyawarah yang serba ragu-ragu dan takut bertindak tegas ini, Abu Bakar berseru dengan suara yang menggetarkan: “Demi Allah, demi keselamatan Agama ini, kita harus bertindak tegas kepada penyeleweng-penyeleweng itu semua sampai mereka sadar dan mau kembali kepada yang haq, atau sampai Abu Bakar mati dalam menegakkan kalimah Allah”.

Walaupun djumlah anggauta sidang permusjawaratan jang sependapat dengan Chalifah Abu Bakar Shiddieq r.a. pada mulanja merupakan golongan jang lebih sedikit (minderheid), tetapi sidang para sahabat jang mengerti benar2 arti MUSJAWARAT, arti PIMPINAN, dan arti TANGGUNG DJAWAB dalam Islam, maka achirnja mereka pun tunduk pada keputusan tersebut….[120] 

Kedua, ketika terjadi perang Shiffi>n(antara Khalifah ‘Ali bin Abi Thali>b dan Mu’awiyah), dan nampak kemenangan pasukan Ali hampir dapat dipastikan, tiba-tiba dari pihak tentara Mua’wiyah ada orang yang mengangkat Mushhaf sambil berteriak : “inilah kitab yang harus menyelesaikan persengketaan kita!”

Banyak tentara Ali yang terpesona oleh teriakan itu. Mereka lalu mendesak Ali agar menghentikan pertempuran, walaupun kemenangan sudah nyata di depan mata. Sebagai ahli politik dan strategi perang Ali mula-mula menolak permintaan ini. Tapi, ada yang berkata dengan tajam : “Mereka memanggil kita untuk berhukum dengan Kitab Allah dan angkau masih mau berhukum dengan pedang?!”. Kata-kata itu terlalu menusuk perasaan khalifah Ali dan banyak yang mendukung usul ini. Akhirnya, Ali bin Abi Tha>lib mengalah. 

            Sebagaimana kita ketahui kemudian, disepakatilah tahki>m[121]  dimana Ali dikalahkan secara menyakitkan. Khalifah Ali terkecoh, karena beliau pada saat yang begitu menentukan “hanya tunduk pada suara yang terbanyak yang belum tentu HAQ dan BUKAN AHLI-nya”.[122]Anehnya sesudah selesainya peristiwa dramatis itu, banyak dari orang-orang yang telah memberi anjuran atau memaksa untuk gencatan senjata dan ber-tahki>m, malah berkata pada Ali :“memang kami keliru, tetapi kenapa engkau mau menuruti kekeliruan kami ?! padahal engkau adalah khalifah, seharusnya lebih jauh pandangan dan lebih teliti pemikiran dari kami”, demikianlah akhirnya ucapan mereka. Idham menutup kisah ini dengan komentar :

Mengapa waktu itu hanja berpedoman kepada suara terbanjak (meerderheid) sadja; sedangkan Rasulullah SAW menjuruh musyawarah dan memimpin, bukan musyawarah sekedar tjari suara banjak, sehingga harus mengenjampingkan pendapat seorang Pemimpin Besar, Penanggung djawab, seorang ahli jang melebihi sahabat2 lainnja pada masa itu.[123]

Islam tidak mengajarkan untuk mengadu suara dalam mengambil keputusan. Pendapat yang paling benar dan tepat bukanlah yang didukung mayoritas, melainkan didasarkan pada faktor dari mana pendapat itu berasal: dari seorang ahli atau bukan. Jika terjadi perbedaan pendapat di antara sesama anggota permusyawaratan, padahal kapasitas mereka setara dalam arti sama-sama ahli untuk bermusyawarah (ahl halli wal ‘aqd), maka dalam kondisi itu Rasulullah, sebagaimana dijelaskan Idham,  memberi petunjuk

…فاذ اختلفتم فعليكم بالسواد الاعظم مع الحق و اهله  [124]

Ungkapan sawa>d al ‘adzam  (suara mayoritas) adalah sesuatu yang umum (lafdz Al ‘A<mm) telah di takhsi<sdengan kalimat ma’ al haq wa ahlih (disertai kebenaran dan keahlian).[125]Dengan bahasa langsung bisa dijelaskan dengan “suara yang terbanyak (meerdeheid, majoriteit) yang disertai kebenaran dan keahlian”.

Keputusan yang didasarkan semata-mata pada suara terbanyak tanpa melihat haq dan keahlian, bisa menjerumuskan kepada bahaya dan kesesatan. Firman Allah:

وإِن تطع أَكثر من في الأَرضِ يضلُوك عن سبِيلِ اللّه إِن يتبعون إِلا الظّنّ وإِن هم إِلا يخرصون[126]

Lewat contoh-contoh yang di dapat dari para sahabat, Idham melakukan kritik terhadap cara pengambilan keputusan di dalam demokrasi Parlementer. Dalam sistem tersebut, sebuah pendapat bisa lolos menjadi keputusan apabila mendapat dukungan mayoritas. Cara ini dianggap demokratis dan mendekati kebenaran. Persoalannya kemudian, apakah pendapat yang didukung mayoritas selalu benar? Lalu bagaimanakah mencari tahu sebuah keputusan itu benar atau salah?. Bagaimana pula dengan faktor kepentingan yang bermain di setiap “pertarungan” mengambil keputusan?. Pertanyaan-pertanyaan tersebut senantiasa memunculkan perdebatan. Yang jelas, bagi Idham kesadaran akan arti tanggung jawab (baik terhadap rakyat  atau keyakinan) haruslah tertanam dalam diri setiap orang yang bermusyawarah.

Seorang pemimpin yang baik tidak hanya harus menghargai pendapat para ahli dalam mengambil keputusan, ia juga mesti mengerti arti tanggung jawab yang diembannya, sehingga tidak sembarang memutuskan. Pada titik ini, walaupun tidak merinci lebih jauh, Idham menganggap penting arti dan kedudukan seorang pemimpin. Idham menegaskan arti tanggung jawab bagi seorang pemimpin dengan mengutip sebuah hadits yang sangat terkenal :

كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته. فالامام راع وهو مسئول عن رعيته[127]

Hal-hal yang telah dibahas di atas, yakni bermusyawarah dengan para ahli, tidak semata-mata mengandalkan suara terbanyak dalam mengambil keputusan, dan pentingnya kesadaran akan tanggung jawab bagi seorang pemimpin dan anggota permusyawaratan adalah pokok-pokok pikiran Idham tentang syu>ra. Syu>ra yang menurut Idham merupakan bentuk demokrasi di dalam Islam.

Idham berkesimpulan bahwa demokrasi dalam Islam sangat berbeda dengan demokrasi liberal Barat (menunjuk pada sistem Parlementer)

…yang memakai de helft plus een altijd gelijk (separuh lebih satu, harus selalu benar). Demokrasi Islam juga bukan demokrasi pura-pura (schijn democratie) dimana seorang diktator telah memutuskan sesuatu sebelum musyawarah. Musyawarah yang berlangsung kemudian tidak lebih sebagai formalitas untuk melegalisir kemauan para diktator saja.[128]

Dengan demikian apa yang hendak dikatakan oleh Idham sesungguhnya adalah bahwa jika yang dikritisi oleh Demokrasi Terpimpin dari sistem liberal adalah pentingnya suara mayoritas, maka Islam melakukan hal yang sama. Islam tidak pernah mengajarkan mengambil keputusan semata-mata karena banyaknya dukungan. Begitu pula, jika yang diandaikan oleh Demokrasi Terpimpin adalah suasana yang menghargai pendapat minoritas, musyawarah mufakat yang menghasilkan keharmonisan tanpa mengadu perlu suara, bukannya perpecahan sebagaimana yang menjadi efek samping sistem liberal, maka Islam pun mengajarkan hal yang sama. Oleh karena itu, Demokrasi Terpimpin sesungguhnya sejalan dengan syu>ra dalam Islam.

Tetapi, Idham tidak berhenti sampai di sini saja. Ia juga mewaspadai bahaya kediktatoran seorang pemimpin. Kediktatoran yang telah tercium sejak Soekarno mengkampanyekan gagasannya. Bagi Idham, seorang pemimpin tak boleh hanya mengandalkan kekuasaannya. Ia mesti mendengar dan sungguh-sungguh menghargai pendapat orang. Demokrasi terpimpin dalam Islam menurut Idham “bukanlah terpimpin oleh kemauan seseorang, bukan oleh nafsu berkuasa manusia, dan bukan oleh sembojan2 kosong, tetapi terpimpin oleh haq dan ahlinya.”[129]

Akhirnya, Demokrasi Terpimpin bisa sesuai dengan Islam apabila ada dua unsur yang saling melengkapi, saling mengisi dan saling mengawasi. Kedua unsur tersebut adalah: unsur musyawarah yang menghargai pimpinan dan unsur pimpinan yang menghargai musyawarah, atau dengan kata lain “sang pemimpin yang menghargai hikmat kebijaksanaan musyawarah dan ahli musyawarah yang menyadari dan menghargai leiderschapseorang pemimpin.”[130]  

            Suatu pemikiran tidaklah bisa dilepaskan dari konteks sosial dan politik yang mengitarinya. Terlebih dalam upaya memahami pemikir
an Idham yang merupakan tokoh politik yang sangat terkait dengan, tidak saja konteks politik saat dia mengemukakan pemikirannya, juga situasi sosial yang membentuk karakter berfikirnya. Berikut akan dipaparkan beberapa faktor sosial dan politik yang sangat mempengaruhi pemikiran Idham mengenai demokrasi terpimpin.

            Fakta yang tak terelakkan dalam rangka melihat konteks sosial politik pemikiran tokoh ini adalah bahwa ia seorang pimpinan partai NU. Posisi itu sangat berpengaruh pada pemikirannya (NU memutuskan mendukung Demokrasi Terpimpin). Selain itu, sebagai sebuah organisasi sosial keagamaan dan partai politik, NU memiliki nilai-nilai yang berpengaruh pada pribadi Idham.

NU pada mulanya didirikan sebagai sebuah organisasi sosial keagamaan (jam’iyyah diniyyah) oleh sekelompok ulama tradisional tahun 1926. Identitas yang disandangnya adalah penganut paham ahl al-sunnah wa-al jama’ah, yang merujuk kepada paham golongan Sunni. Dalam hal teologi dogmatis, NU mengikuti al Asy’ari (873-935) dan pada urutan berikutnya, al Maturidi (w. 944), yang ajarannya menjadi sendi utama teologi Sunni standar. Dalam bidang Fikih NU menganut salah satu dari empat madzhab, yakni Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah an Nu’man, atau Imam Ahmad bin Hanbal dan terutama Imam Muhammad bin Idris as Syafi’i. Yang terakhir, di bidang sufisme mereka merujuk pandangan Junaid al Bagdadi (w. 911) dan terutama Al-Ghazali (1058-1111). Basis massa organisasi ini adalah para kiai, pesantren dan kaum muslim tradisional. [131]

            Pada September 1937 para tokoh NU, Muhammadiyah dan SI bersama-sama membentuk MIAI (Majlis Islam A’laa Indonesia). Federasi organisasi Islam ini bertujuan meningkatkan komunikasi dan kerja sama di antara umat Islam. MIAI dibubarkan dan sebagai gantinya pada bulan November 1943 dibentuklah Masyumi (Majelis Syuro Muslimim Indonesia) oleh Jepang. NU dan Muhammadiyah, dua organisasi Islam yang diakui, menjadi inti organisasi baru ini. Pada bulan November 1945, Masyumi berubah menjadi partai politik untuk mengikuti anjuran pemerintah Republik untuk membangun demokrasi multi partai. Sebuah kesepakatan ditandatangani oleh  semua anggotanya bahwa Masyumi akan menjadi satu-satunya kendaraan politik Islam. Akan tetapi, akibat memuncaknya ketegangan dan pertikaian di tubuh Masyumi, NU di tahun 1952 menarik diri dan kemudian mendirikan partai politik sendiri. [132]

Pada pemilu 1955, NU mengejutkan semua peserta pemilu dengan menjadi partai pemenang ketiga. Kursinya di DPR melonjak menjadi 45 buah dan menjadikannya kekuatan penentu dalam hampir setiap pengambilan keputusan. Wakil-wakil NU juga tidak pernah absen dari kebinet pemerintahan dan sekarang, telah menduduki posisi penting. Saat demokrasi terpimpin dijalankan secara resmi tahun 1959, NU memilih bekerja sama dengan rezim Soekarno dengan berbagai tuntutannya walaupun masih dalam koridor ideologi politiknya. Ketika rezim Soekarno tumbang dan rezim orde baru menapaki kekuasaan, NU menjadi salah satu penyokongnya. Partai ini bahkan terlibat di dalam “pembersihan” dan penumpasan orang-orang yang dianggap terlibat dengan PKI. Komunisme adalah suatu hal yang ingin dibuang oleh rezim orde baru, sebagaimana Masyumi dan PSI disingkirkan dari panggung politik oleh Soekarno karena dianggap sebagai kekuatan kontra revolusioner.  

            Ideologi politik keagamaan NU berasal dari filsafat politik Sunni abad pertengahan. Filsafat politik ini sudah mengalami perkembangan selama sekitar 500 tahun, diawali pada abad ke 9 oleh para ulama fikih, seperti Al Baqillani (950-1013), Al Bagdadi (w. 1037), Al Mawardi (974-1058), Al Ghazali (1058-1111), Ibnu Taymiyyah (w. 1328), ibu Jama’ah ( w. 1333), dan Ibnu Khaldun (w. 1406).[133]Dalam kesimpulan penelitiannya, Fealy menjelaskan, bahwa ideologi politik keagamaan NU tersebut meletakkan prioritas tertinggi pada perlindungan terhadap posisi Islam dan para pengikutnya. Ideologi ini menuntut kaum muslimin, terutama para ulama yang memimpin mereka, agar menjauhi segala bentuk aksi yang dapat mengancam kesejahteraan fisik dan spritual masyarakat. Ada sejumlah dalil fikih yang membentengi prioritas tersebut, di antaranya adalah jalb al maslahat(mengejar kemanfa’atan) dan daf’ al mafsadah (menghindari kerusakan), amar ma’ruf nahi mungkar ( menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran) dan akhaffud-dararrain (memilih yang paling kecil resikonya dari pilihan yang sama-sama buruk).[134]  

            Prinsip-prinsip yang dianut ini membawa beberapa konsekuensi terhadap pendakatan politik NU. Pertama, prinsip-prinsip ini dalam banyak situasi, lebih menekankan perlunya bersikap hati-hati, luwes dan memilih jalan tengah karena pendekatan ini jelas tidak begitu membahayakan dibandingkan dengan sikap memusuhi dan konfrontasi. Kedua, prinsip-prinsip ini membentuk pandangan yang realis dengan menempatkan kekuasaan sebagai penentu utama dalam memilih strategi. Sebelum mengambil keputusan-keputusan penting, para ulama harus terlebih dahulu memperhitungkan kekuatan umatnya di hadapan kekuatan pemerintah atau kekuatan lain di masyarakat. Melakukan perlawanan terhadap kekuatan yang lebih besar hanya akan memperbesar resiko kerugian bagi Islam. Ketiga, prinsip-prinsip ini memberikan dorongan yang kuat kepada NU untuk menggunakan pendekatan partisipasionis terhadap pemerintah. Bila ingin menggunakan politik untuk mencapai tujuannya, maka NU juga harus ikut memiliki andil kekuasaan dalam pemerintahan.[135]

            Selain hal yang bersifat makro di atas, Idham secara pribadi adalah seorang politisi moderat yang cenderung memilih kerja sama dari pada konfrontasi. Tempo menggambarkannya sebagai “tokoh moderat, lunak dan lebih suka mengikuti arus- tanpa hanyut ke dalamnya.”[136]Pendirian Idham ini telah disinggung pada bab II, tetapi untuk kepentingan pembahasan di sini, penyusun akan memberikan sedikit gambaran dari sumber yang belum disebutkan.

            Pendirian Idham melahirkan sikap politik yang luwes. Ada sebuah pernyataan klasik dari Idham Chalid mengenai hal ini. Dalam sebuah pertemuan partai pada 1959 ia mengatakan bahwa “Dari sudut pandang politik dalam negeri, Nahdlatul Ulama selalu mencoba sedapat mungkin, untuk menyesuaikan diri dengan waktu dan peristiwa yang sedang terjadi
dan tidak pernah mengajukan sesuatu yang bersifat absolut dan tanpa syarat.”[137]  

            Idham membantah pandangan bahwa konsistensi sama artinya dengan kepemimpinan yang baik. Ia pernah menggunakan sebuah kisah tentang perbandingan dua ulama besar, Imam Syafi’I dan Imam Hanbali dalam menghadapi pengadilan Mihnah di zaman khalifah Abbasiyah Al-Ma’mun (w. 833). Pengadilan diselenggarakan oleh Al Ma’mun untuk menanamkan ajaran Mu’tazilah yang dianutnya. Al Ma’mun mengeluarkan keputusan yang berisi perintah kepada semua pejabat dan ahli agama untuk mengakui mereka percaya bahwa Al Qur’an tidak kekal (hadits), suatu keyakinan yang merupakan ajaran pokok dalam ajaran Mu’tazilah. Imam Syafi’i dan Imam Hanbali tidak menyetujui pandangan itu. Mereka mengikuti pemikiran umum bahwa Al Qur’an merupakan firman Allah yang kekal (qodim). Menurut Idham, kedua ulama tersebut dipenjarakan dan diinterogasi oleh khalifah.

Ketika Imam Hanbali ditanja oleh Chalifah al Makmun tentang al Qur’an, Hadits atau Qodim ? dengan penuh konsekuen, Imam Hanbali mendjawab: Qadim, sehingga Imam Hanbali dipendjarakan, bahkan karena Imam Hanbali tetap konsekuen, beliau selalu disiksa dalam pendjara tersebut. Berlainan dengan Imam Sjafii jang mendjawabnja setjara diplomatis. Katanja: Qur’an, Taurat, Indjil, Zabur dan Suhuf, jang lima ini ada (sambil berisjarat pada genggaman tangannja) jang lima ini adalah Hadits. (Djadi hakekat djawabannja, jang Hadits itu bukan Qur’annja, tapi genggaman tangannja itu). Namun demikian Cholifah jang mempunjai kekuasaan jang mutlak waktu itu merasa puas, dan selamatlah Imam Sjafii, sehingga beliau mempunjai kesempatan untuk menjebarkan adjarannja disegala pelosok, sehingga 45% didunia ini adalah penganut adjaran Imam Sjafii.[138]    

           

Walaupun banyak bagian dari cerita itu tidak sesuai dengan fakta sejarah, antara lain As Syafi’i tidak mungkin diinterogasi mengenai Al Qur’an karena ia meninggal tahun 820 atau tiga belas tahun sebelum peristiwa mihnah, yang terpenting adalah cara Idham menggunakannya sebagai pembenaran atas kepemimpinan yang ‘suka memilih berdamai’ dan luwes. Cerita itu disampaikan sebagai reaksi atas kecaman bahwa baik NU maupun Idham sendiri tidak punya pendirian, mementingkan diri sendiri dan merugikan kepentingan umat.[139] 

Faktor selanjutnya adalah pertarungan ideologi yang sangat hebat di Indonesia yang terjadi sejak sebelum kemerdekaan. Pertarungan Ideologi ini bisa menjelaskan mengapa Idham menggunakan konsep syu>ra untuk menjelaskan Demokrasi Terpimpin.

Indonesia, sebagaimana negara-negara terjajah lainnya di dunia, telah menjadi ladang persemaian yang subur bagi berbagai ideologi politik. Secara umum, ideologi mungkin dapat diartikan sebagai suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam yang dipunyai dan dipegang oleh suatu masyarakat tentang bagaimana cara yang sebaiknya, yaitu secara moral dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku bersama dalam berbagai segi duniawi mereka.[140]

Ideologi pada gilirannya memunculkan berbagai macam corak pemikiran politik. Feith dan Castle mencatat ada lima aliran yang menjadi sumber atau yang mewarnai pemikiran-pemikiran politik Indonesia, yaitu: (1) tradisi Jawa (2) Islam (3) nasionalisme radikal (4) komunisme, dan (5) sosial-demokrasi.[141]Terlepas dari berbagai kritik yang diarahkan pada penulis-penulis itu, tidak bisa disangkal adanya berbagai macam ideologi yang menghasilkan beragam pemikiran dan sikap politik di Indonesia.

Di masa sebelum kemerdekaan, ideologi-idologi tersebut berperan di dalam perjuangan melawan kolonialisme. Semasa menjelang dan setelah kemerdekaan, perdebatan/ pertarungan ideologi kembali terjadi. Perdebatan / pertarungan tersebut dapat dilihat dalam polemik antara Natsir dan Soekarno[142], juga dalam sidang-sidang BPUPKI dimana terbentuk dua kelompok besar: ada kelompok yang menginginkan agar agama (Islam) harus menjadi bagian integral dalam negara (Nasionalis Islam) dan kelompok lain yang menentang Indonesia dijadikan negara agama (Nasionalis Sekular).

Untuk menjembatani berbagai perbedaan di antara kedua kelompok ini, dibentuklah sebuah panitia kecil yang terdiri dari Soekarno, Hatta, Achmad Subardjo, Muhammad Yamin, Abikusno Tjokrosujoso, A. Kahar Muzakkir, Agus Salim, A. Wahid Hasjim, dan A.A Maramis. Panitia kecil ini menyusun sebuah kesepakatan bersama yang dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta. Pada intinya piagam ini mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara dengan penambahan bahwa sila ketuhanannya dilengkapi hingga menjadi “Percaya kepada Tuhan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”[143]

            Akan tetapi, pada tanggal 18 Agustus 1945 kesepakatan di atas kembali dipersoalkan. Dikisahkan bahwa seorang pejabat angkatan laut Jepang datang kepada Hatta dan melaporkan bahwa orang-orang Kristen (yang sebagian besarnya berdomosili di wilayah timur Nusantara) tidak akan bergabung dengan Republik Indonesia, kecuali jika beberapa unsur dari Piagam Jakarta (yakni kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi para pemeluk-pemeluknya, Islam sebagai agama negara, dan persyaratan bahwa Presiden harus seorang muslim) dihapuskan. Mereka menyadari bahwa penerapan Piagam Jakarta tidak akan mengancam kegiatan-kegiatan sosial keagamaan dan politik mereka. Meskipun demikian, dalam pandangan mereka, kerangka konstitusional semacam itu akan mengundang diambilnya langkah-langkah yang diskriminatif.[144]

Atas desakan Hatta, akhirnya kelompok Islam bersepakat menghapus unsur-unsur legalistik/ formalistik, terutama pencabutan “butir-butir mengenai Islam sebagai agama resmi negara, presiden harus seorang muslim, dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya”. Sementara itu, sebagai gantinya, unsur teologi monoteistik dimasukkan ke dalam sila pertama dalam Pancasila. Dengan demikian, sila pertama berbunyi, “Ketuhanan Yang Maha Esa”.[145]Peristiwa ini mengandung dua sisi, baik dan buruk. Sisi baiknya, adalah menunjukkan betapa para pemimpin Islam itu memiliki komitmen yang tinggi terhadap persatuan nasional.[146]Sementara sisi buruknya, peristiwa ini dianggap kekalahan pertama kelompok Islam dalam upaya merealisasikan gagasan mereka untuk mengaitkan antara Islam dan negara secara legalistik dan formalistik.[147]

            Pemilu 1955 juga turut mengentalkan pertentangan ideologi. Kampanye pemilu sebagai usaha untuk merebut suara pemilih telah memaksa partai-partai politik yang bersaing untuk memperjelas posisi mereka vis-à-vis partai-partai lain.[148]Tambahan lagi, kampanye pemilu telah mepertajam perbedaan pandangan mengenai dasar tujuan negara dan bangsa. Sebuah isyu sentral muncul, apakah negara itu sebaiknya, seperti Masyumi meminta terutama didasarkan atas Islam; atau apakah, seperti PNI mengajukan pandangannya, dasar keagamaan itu sebaiknya cukup (tidak perlu ditambahkan lagi) sebagaimana yang telah ada dalam Pancasila itu, yang hanya menyatakan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.[149]   

            Pertarungan ideologi “babak kedua” antara kubu Nasionalis Islam dan dan Nasionalis Sekular memang terjadi lagi, dan kini berpusat di sidang Majelis Konstituante. Majelis yang bertugas menyusun undang-undang baru ini, kembali menyentuh masalah dasar negara.[150]Perdebatan alot terjadi sampai akhirnya pemerintah turun tangan dengan menganjurkan untuk kembali kepada UUD 1945. Pada saat yang sama Soekarno telah memulai kampanyenya untuk merubah sistem politik di Indonesia menjadi Demokrasi Terpimpin. Tiga kali pemungutan suara dilaksanakan untuk usulan pemerintah tersebut, tetapi suara mayoritas dua-pertiga tidak pernah tercapai dan dengan begitu Majelis tidak dapat mengeluarkan keputusan apa-apa, baik menolak atau menerima. Jawaban atas kebuntuan ini akhirnya justru datang dari Soekarno dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan pembubaran Majelis Konstituante dan kembali diberlakukannya UUD 1945.[151]

            Pada zaman Demokrasi Terpimpin pertarungan ideologi terus berlanjut. Hanya saja, karena perubahan peta kekuatan politik, maka medan pertarungan ideologi pun berubah. Pada masa itu bukan lagi golongan Islam dan Nasionalis yang bertikai, karena pertarungan itu dinyatakan selesai dan tertutup seiring dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden. Pertarungan ideologi yang terjadi kemudian adalah antara yang komunis dan yang anti komunis. Soekarno berusaha menghentikan pertarungan ideologi ini dengan menciptakan persatuan Nasakom, akronim dari Nasionalisme, Agama dan Komunisme. Usahanya ini dapat dimaknai sebagai pencarian sebuah landasan yang sama  atau kesatuan yang cocok (common denominator)[152]bagi masyarakatnya. Soekarno mencoba mengompromikan atau mengawinkan semua ide yang ada dan tumbuh dalam masyarakat menjadi satu ide baru yang lebih tinggi tempatnya yang bisa diterima oleh semua unsur penting yang ada.[153]Gagasan persatuan Nasakom  merupakan bentuk konsistensi dari pemikiran Soekarno yang tertuang dalam sebuah artikelnya tahun 1926 berjudul “Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme”, dengan sedikit modifikasi tentunya. Ide dari artikel itu adalah mempertemukan aliran-aliran besar yang ada di tubuh Sarekat Islam. Modifikasi yang terjadi dalam ide persatuan Nasakom adalah diperluasnya Islamisme menjadi Agama hingga memasukkan semua agama yang ada di Indonesia sebagai ideologi yang hendak dipersatukannya.

Satu hal yang juga penting bahwa kekuatan kaum komunis pada masa ini menjadi lebih kuat di pemerintahan karena Soekarno melindunginya dan memperjuangkan keterlibatannya. Soekarno menyatakan bahwa PKI adalah satu kekuatan yang harus terlibat dalam menentukan arah perjalanan bangsa, sebagaimana yang dikumandangkannya sejak ia menyampaikan Konsepsinya.

            Hanya pertimbangan politik dan keagamaanlah  yang akhirnya memaksa NU untuk mau bekerja sama dengan kelompok lain yang berbeda ideologi. Demikian juga halnya dengan partai-partai lain yang masih ada pada masa itu. Ketegangan dan intrik politik yang bersifat ideologis pun sering terjadi. Misalnya yang terjadi di antara dua tokoh PKI dan NU. D. N. Aidit (PKI) melontarkan suatu pertanyaan yang dianggap Saifuddin Zuhri (Menteri Agama dari NU) sebagai sindiran (insinuasi) ideologis. Peristiwanya terjadi dalam sebuah sidang DPA yang tengah membahas soal membasmi hama tikus.

“Saudara Ketua, baiklah ditanyakan kepada Menteri Agama yang duduk di sebelah kanan saya ini, bagaimana hukumnya menurut agama Islam makan daging tikus?”, ujar Aidit pada Soekarno. Sebelumnya, pada suatu rapat umum “Pemuda Rakyat” di Istora Senayan, kaum komunis memperlihatkan demonstrasinya beramai-ramai makan dendeng tikus. Suatu latihan dari gerakan “pengganyangan” dimulai dari mengganyang tikus, mengganyang setan desa, mengganyang  setan kota dan mengganyang musuh PKI.

Saifuddin Zuhri menyatakan :

Aku merasa ditantang dengan sindirannya yang bernada penghinaan di muka orang banyak dan di muka presiden. Kalau D. N. Aidit bersikap ikhlas, apa salahnya ia bertanya langsung kepadaku, tempat kami duduk cuma berjarak 20 cm. Meskipun aku seorang menteri, tetapi tetap menjadi anggota DPA (merangkap). Selain itu sebagai seorang pemimpin kelompok, tentunya ia sudah mempelajari apa yang ia tanyakan dan pasti ia sudah tahu bagaimana pandangan kaum muslimin Indonesia tentang hukum makan daging tikus. Tetapi, dia sengaja mendemonstrasikan rasa antipatinya terhadap Islam.

“Saudara ketua, tolong beritahukan kepada si penanya di sebelah kiriku ini, bahwa aku sedang berjuang agar rakyat mampu makan ayam goreng. Karena itu jangan dibelokkan untuk makan daging tikus!”

Tentu saja jawabanku mengundang gelak tawa para anggota termasuk Bung Karno yang memimpin sidang.[154]

            Selain karena posisinya yang semakin kuat di Pemerintahan, NU mewaspadai PKI karena partai i
tu telah menjadi pelopor dalam menafsirkan gagasan-gagasan Soekarno. PKI menafsirkan gagasan mendiang presiden itu dengan marxisme dan sekali-sekali dengan maoisme yang mencerminkan ideologinya.[155]Dengan cara itu PKI bisa mendapatkan dua hal sekaligus, membayar “hutang politik” berupa perlindungan Soekarno dan menanamkan ideologi politiknya pada kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah. Secara pribadi, Soekarno menyukai PKI karena ideologi mereka yang revolusioner dan sejalan dengan ambisi politiknya. PKI juga memiliki organisasi yang rapi dan disiplin sehingga bisa dipakai untuk mengimbangi militer. Walaupun militer telah menjadi sekutu Soekarno dalam mendirikan Demokrasi Terpimpin, tetapi Soekarno tetap khawatir pada kemungkinan militer merebut kendali politik dari tangannya. 

            Idham ingin membukitkan bahwa Islam pun bisa sejalan dengan gagasan Soekarno yang posisinya sangat kuat saat itu. Kekuatan Islam akan mampu mendukung revolusi yang begitu kuat digelorakan Soekarno, bukan hanya komunisme dan para pengikutnya. Dengan begitu diharapkan pengaruh PKI terhadap Soekarno bisa dikurangi karena perhatiannya dialihkan pada kekuatan potensial lain, yakni kaum muslimin yang dipimpin oleh NU.

Pertarungan ideologi pada masa ini tidak hanya berada di wilayah perdebatan, tetapi telah masuk dan bercampur dengan pertikaian politik. Jika dalam pertemuan para tokoh politik di atas perdebatan dan intrik selesai dengan gelak tawa, tidak demikian halnya dengan yang terjadi di tingkatan basis massa. Dan inilah faktor ketiga yang harus dibahas berkaitan dengan konteks pemikiran Idham.

            Secara umum, perubahan dari sistem Parlementer menjadi sistem Terpimpin membuat partai-partai yang dulu menjadi pemeran utama panung politik menjadi kehilangan power-nya. Kini, tinggallah Soekarno dan militer yang dapat mengklaim kekuasaan, dan memberi kesempatan pada pihak-pihak yang mau bekerja sama dengan mereka.

            PKI telah membuktikan kemampuannya dalam menarik minat Soekarno, sehingga partai tersebut mendapat kedudukan dan posisi politik; sementara umat Islam mengalami kerugian besar dan kehilangan pengaruh.  Penyebabnya antara lain, karena golongan Islam dianggap memiliki “dosa-dosa politik yang besar” karena terlibat dalam sistem parlementer yang lebih banyak menghasilkan pertikaian dari pada menyelesaikan masalah nasional, juga karena partai-partai ini mengalami demoralisasi yang berbentuk korupsi dan berbagai penyimpangan sebagaimana partai-partai lain yang pernah berkuasa.[156]Hal ini diperparah dengan buruknya hubungan beberapa organisasi Islam terkemuka dengan Soekarno, sang penguasa rezim Demokrasi Terpimpin. Akibatnya, hanya sekitar setengah umat Islam yang mau bekerja sama dengan rezim Soekarno. Organisasi-organisasi Islam terkemuka seperti Muhammadiyah, sebelumnya telah menunjukkan kekecewaannya dengan tidak turut memperebutkan pengaruh dan kekuasaan pada masa tersebut. Sedangkan kekuatan lainnya, terutama Perti dan Masyumi yang selama itu menjadi kekuatan oposisi di pedalaman, dapat ditaklukkan dan dibuat tak berkutik.[157]

            Praktis hanya NU yang merupakan kekuatan politik Islam yang diperhitungkan pada zaman Demokrasi Terpimpin. Walaupun demikian, kekuatan ini hanya cukup untuk sekedar berpartisipasi dan melindungi kepentingan partai dan basis massanya. Usaha Yayasan Api Islam (sebuah yayasan yang berafiliasi dengan NU) untuk melakukan rekonsiliasi antara Islam dan Soekarnoisme pun tidak cukup mampu menarik perhatian penguasa.[158]NU tidak banyak mempengaruhi arah dan kebijakan negara: porsinya sangat terbatas. NU seumpama “anak kecil” yang berdiri di hadapan “raksasa-raksasa” penguasa Demokrasi Terpimpin, yakni Soekarno, Militer dan PKI.

            Dalam kondisi seperti itu, NU harus menghadapi ancaman dari lawan politiknya, PKI. Ketegangan ini terutama terjadi di pedesaan, yang sama-sama merupakan basis massa kedua partai. Hubungan antara kaum muslimin di pedesaan dengan para anggota komunis, setelah sekian lama diwarnai oleh pra sangka dan kebencian, meledak dalam bentuk bentrokan dan kekerasan fisik pada 1964 dan 1965, ketika PKI melakukan ‘aksi sepihak’ untuk melaksanakan land reform. Aksi sepihak ini telah mengubah ketakutan terhadap serangan komunis menjadi kenyataan. Ini meruapakan faktor kunci dalam penjelasan mengenai kekerasan massal yang menyusul gagalnya kudeta pada bulan Oktober 1965.[159]

            Aksi sepihak didorong oleh keputusasaan PKI atas lambannya proses land reform. Sejak kebangkitan kembali partai ini pada awal 1950-an, proses pemerataan distribusi tanah telah menjadi sasaran utama kebijakannya untuk mengatasi kemiskinan yang kian meningkat di pedesaan dan untuk memperluas dukungan di kalangan petani. Atas desakan PKI yang mendapat dukungan kelompok nasionalis radikal dan Soekarno, pada 1960 diumumkan program land reform yang mengatur batas kepemilikan maksimum dan minimum atas tanah. Mereka yang memiliki tanah secara ‘berlebihan’ diharuskan melapor ke Kantor Agraria setempat, yang akan mengalihkan kelebihan tanah tersebut kepada petani yang membutuhkan setelah memberikan uang ganti rugi kepada pemilik lamanya. Program land reform ini direncakanakan akan selesai pada 1964. Akan tetapi hingga tahun 1963, karena adanya celah dalam peraturan, administrasi yang tidak efektif dan kolusi antara tuan tanah yang kaya dengan petugas, persentasi tanah yang akan didistribusikan sangat kecil.[160]

Pada 1963, para pemimpin PKI memberikan isyarat bahwa mereka siap melaksanakan aksi sepihak untuk mewujudkan program land reform secara ‘radikal’. Para kader PKI di pedesaan yang tergabung dalam Barisan Tani Indonesia dan Pemuda Rakyat mulai melakukan kampanye aksi sepihak pada awal 1964 yang dipusatkan di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Aksi ini memuncak selama enam bulan terakhir tahun ini. Aksi sepihak dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain, demonstrasi menentang pejabat dan pemilik tanah yang dianggap sebagai ‘penghambat’ dan mendukung pencaplokan ‘kelebihan’ lahan milik para tuan tanah. Kampanye tersebut dibarengi dengan pidato-pidato yang isinya mencap para penentang land reform sebagai ‘setan desa’ dan menuntut dilakukannya ‘tindakan keras’ terhadap mereka. Kaum muslimin pemilik tanah dan lembaga-lembaga Islam menjadi
sasaran utama aksi sepihak. Banyak lahan luas di pedesaan Jawa yang dikuasai kaum santri kaya dan keluarga ulama. Lembaga Islam seperti pesantren dan madrasah, yang memiliki tanah yang luas dan menerima sumbangan tanah dari para santri, mencoba menghindari peraturan land reform.[161]

Aksi sepihak berdampak luar biasa terhadap masyarakat muslim yang kekesalannya sudah berada di ambang batas yang membahayakan. Aksi sepihak dianggap sebagai puncak dari serangkaian penolakan dan serangan terhadap keberadaan Islam di Indonesia. Sejak pertengahan 1950-an, PKI dan kelompok nasionalis kiri telah berulang kali berusaha merintangi berbagi kebijakan dan gagasan konstitusional yang diusulkan oleh partai-partai Islam. Menguatnya pengaruh PKI dalam pemerintahan Demokrasi Terpimpin memperburuk keadaan ini. Para santri di pedesaan juga merasa dirugikan oleh kebijakan keuangan pemerintah yang mengakibatkan inflasi dan mematikan usaha kecil. Kondisi keuangan mereka semakin parah dengan terjadinya kemarau panjang di beberapa daerah pada 1963 dan 1964. Serangan kelompok komunis terhadap para pemilik tanah tampaknya telah menghabiskan kesabaran kaum muslimin. Serangan ini dianggap bertentangan dengan hukum Islam yang mengizinkan kepemilikan perseorangan dan mengenakan sanksi berat terhadap tindakan mengambil milik orang lain secara paksa. Lebih jauh, mereka menganggap serangan aksi sepihak sebagai tantangan langsung terhadap kepentingan santri dan ulama terkemuka. Penghasilan keluarga para ulama dan pesantren sebagian besar berasal dari kepemilikan atas tanah, khususnya yang telah dijadikan lahan pertanian. Kehilangan tanah tersebut tentu akan sangat mempengaruhi kondisi keuangan mereka.[162]

Sementara, demokrasi berasal dari pengalaman masyarakat Eropa. Secara historis demokrasi pertama kali muncul di Yunani dan kemudian disusul oleh bangsa Romawi. Demokrasi berkaitan erat dengan kehancuran sistem kesukuan dan pudarnya kekuasaan kepala suku dan sebagai gantinya muncullah fenomena “masyarakat sipil” dan gagasan tentang “warga negara”.

Agama Kristen tampil di saat negara dan imperium benar-benar kokoh. Agama menjadi medium resistensi terhadap kekuasaan imperium. Ini adalah awal dari rangkaian konflik yang sangat panjang antara agama dan negara di mana masing-masing ingin membatasi kekuasaan yang lain dan ingin menjadikan kekuasaanya di atas kekuasaan lainnya. Konflik seperti yang terjadi antara penguasa dan gereja ini, juga terjadi pada kaum feodal melawan “para feodal besar” yang berkuasa atas nama mereka. Para feodal besar bertopang pada fasilitas, alat-alat, uang dan tentara yang mereka kuasai. Konflik ini terus menerus terjadi sebagai satu bentuk pembatasan wilayah kekuasaan. Konflik ini kemudian melahirkan dewan-dewan “perwakilan” yang bersifat lokal maupun umum. Dewan ini tidak dipilih oleh semua penduduk melainkan terbentuk karena ditunjuk berdasarkan keturunan atau sejenis pemilihan di antara orang-orang kaya dari kaum feodal atau lainnya. Meski demikian dewan ini menjalankan sejenis pembatasan terhadap kekuasaan penguasa, raja atau kerajaan, sekurang-kurangnya di bidang keuangan, sebab raja tidak mungkin menentukan pajak kecuali disetujui mereka.

Sedangkan di abad modern, dimulai pada abad 17, konflik melawan kekuasaan tiranik semakin meluas dan mendalam seiring dengan munculnya kekuatan-kekuatan sipil, terbentuknya kelompok-kelompok pedagang dan kaum pengusaha industri sebagai kekuatan sosial yang kemudian menjadi kelas borjuis. Mereka membawa panji perjuangan demi demokrasi dalam arti kontemporer, yaitu demokrasi berarti membangun pemerintahan melalui proses pemilihan bebas, adanya pengawasan terhadap penguasa dan pembagian kekuasaan: legislatif, eksekutif dan yudikatif[167].

Yang menarik dari pemikiran Idham adalah ketika dia mencoba mencari persamaan antara syu>ra, yang ditambahnya dengan kata “terpimpin” dengan Demokrasi Terpimpinnya Soekarno. Yang Idham dapatkan justru hampir senada dengan penjelasan al Ja>biri di atas tentang syu>ra. Yakni, kurang lebih demikian,  bahwa seorang pemimpin yang sadar akan tanggung jawabnya pada rakyat tidak harus selalu mendasarkan diri pada pendapat mayoritas (kasus Abu Bakar: h. 69-70). Artinya, pemimpin tidak terikat pada usulan ahl hall wal aqd jika dipandangnya itu tidak tepat. Bahkan, semata-mata bersandar pada suara terbanyak tanpa melihat kebenaran dan keahlian, bisa menjerumuskan kepada bahaya dan kesesatan (al An’a>m :116 dan kasus Ali bin Abi Thalib: h. 70-72)

Kedekatan praktek syu>radan Demokrasi Terpimpin- sebagaimana yang dikemukakan Idham, juga menjadi semacam “pembenaran” atas apa yang pernah diutarakan oleh al Jabi>ri mengenai perbedaan syu>radan demokrasi. Al Jabi>ri berkata jika seseorang (yang berpikir dalam kerangka tradisi Islam semata) meletakkan syu>ra sebagai padanan demokrasi dan menganggapnya sebagai pengganti terbaik dari berbagai sistem pemerintahan yang ada, maka

…yang kita temukan hanyalah model pelaksanaan pemerintahan yang direfresentasikan oleh perilaku khalifah Umar bin Khattab, seperti yang diriwayatkan oleh buku-buku tradisi, satu perilaku yang menggabungkan antara otokrasi dan keadilan. Jadi model pemerintahan yang ideal dari sudut pandang otoritas tradisi adalah pemerintahan yang dilakukan oleh seorang “otokrat yang adil”….

Rezim Demokrasi Terpimpin mungkin tidak tergolong otokrasi seperti praktek Umar bin Khattab dan khalifah lainnya dalam Islam, tetapi tidak dapat disangkal bahwa keduanya berlawanan dengan atau sedikitnya tidak termasuk sistem pemerintahan demokrasi.

            Pertanyaan selanjutnya adalah, jika benar syu>ra tidak jauh berbeda  dengan Demokrasi Terpimpin, apakah syu>ra bila dijadikan sistem politik dalam suatu negara muslim hanya akan menghas
ilkan pemerintahan yang tidak demokratis dan cenderung otoriter ?

Jawabannya bisa iya, tapi mungkin juga tidak. Iya, apabila kita menyadari bahwa syu>ra dan demokrasi itu memang berbeda, dan demokrasi absen dalam memori umat Islam sebagaimana dipaparkan di atas. Apalagi kalau yang menjadi pemimpinnya adalah orang yang “tidak mendapat petunjuk dari Allah” sebagaimana khalifah Umar, misalnya. Tetapi dengan satu dari tiga kerangka konseptual[168]yang digunakan al Ja>biri, yakni qabil li at tafkir fih atau yang terbuka untuk dipikirkan, kita bisa menjawab “tidak”. Konsep syu>ra itu terbuka untuk dipikirkan, yakni dapat dikembangkan penafsirannya menjadi konsep demokrasi dalam pengertian sekarang, sesuai dengan kebutuhan masyarakat muslim kontemporer. Dengan kata lain, demokrasi adalah arah yang dituju ke masa depan.

Idham tentu berbeda dari al Ja>biri, baik zaman, konteks sosial, politik maupun pemikiran. Dapat dipastikan bahwa kedua orang ini tidak pernah bertemu satu sama lain. Idham lahir di Indonesia, sewaktu perjuangan kemerdekaan mendekati puncaknya. Ia menjadi politisi sejak kemerdekaan dan melewati tiga masa politik yang berbeda, masa demokrasi parlementer, Demokrasi Terpimpin, dan orde baru. Partai politiknya adalah partai Islam tradisional yang berideologi politik yang segaris dengan pemikiran kaum Sunni. Pemikirannya tentang demokrasi dipaparkannya pada pertengahan tahun 1960-an, saat rezim Soekarno tengah berkuasa. 

Adapun al Ja>biri dan proyek nalar Arab serta berbagai pemikirannya barulah dikenal di Indonesia pada sekitar akhir tahun 90-an.[169]Sikap yang dikembangkannya adalah terbuka kepada ide-ide liberal Barat dengan kritis tanpa sedikitpun merasa terancam kehilangan identitas keislamannya.[170]Sejauh yang dapat diketahui, ia bukan seorang politisi, bahkan bisa dikatakan pemikir murni. Tentu saja pemosisian seperti ini tidak bermaksud menafikan nilai politis dari pemikirannya. Cita-cita besarnya adalah terwujudnya nasionalisme Arab dengan adanya semacam Negara Arab Serikat yang mempersatukan bangsa-bangsa berbahasa Arab dalam ikatan kearaban (mungkin sejenis Uni Eropa yang secara simbolik disatukan oleh mata uang Euro).[171]

Bagaimana bisa terjadi kesamaan dalam pemikiran dua orang tokoh yang dalam banyak hal berbeda ?. Mungkin inilah sebuah “kebetulan yang tak terduga” yang bisa saja terjadi di dunia ini. Tetapi, satu hal yang bagi kita cukup jelas bahwa faktor politiklah yang sangat dominan dalam membentuk arah pemikiran Idham mengenai Demokrasi Terpimpin. Justifikasi yang didapatnya dari sejarah perilaku para sahabat ditempatkannya sedemikian rupa sehingga “cocok” dengan kondisi di zaman Demokrasi Terpimpin. Dengan menyandarkan pemikirannya pada tradisi Islam sendiri, Idham telah berusaha menjembatani dua gagasan yang berbeda : Islam dengan konsep syu>ra-nya dan Demokrasi Terpimpin, sambil berupaya mengantisipasi kemungkinan kediktatoran yang bisa dibawa sistem mendiang Soekarno itu.

Hal ini juga menegaskan perbedaan kedua tokoh ini dalam memposisikan syu>ra. Bagi Idham syu>ra bersifat sangat politis, karena memberi efek legitimasi pada sikap-sikap politik yang telah diambilnya. Sementara bagi al Ja>biri dengan menjelaskan perbedaan syu>ra dengan demokrasi, dia memberikan pilihan sikap bagi masyarakatnya yang tengah berhadapan dengan ide-ide liberal Barat. Dengan demikian syu>ra baginya lebih bersifat kultural dan tidak langsung berhadapan dengan politik praktis.

            Adalah sulit untuk melepaskan keterkaitan antara pemikiran Idham Chalid tentang Demokrasi Terpimpin dengan kedudukannya sebagai pimpinan NU. Walaupun pemikirannya adalah bersifat pribadi dan bukunya tidak diterbitkan PBNU, melainkan oleh majalah sepekan API ISLAM, tetapi tak pelak pemikirannya ini di(mem)pengaruhi oleh sikap politik NU yang mau menerima Demokrasi Terpimpin. Tujuan dari usahanya adalah melakukan “rekonsiliasi”, “penyesuaian”, atau “menjembatani” (beberapa istilah yang sering disandarkan pada aktivitas Idham saat itu) antara Islam dan Demokrasi Terpimpin. Aktivitas ini terutama dijalankan dengan “bendera” Yayasan Api Islam. Bersama-sama dengan Saifuddin Zuhri dan Achmad Notosoetarjo, Idham melakukan serangkaian aktivitas yang intinya adalah menunjukkan kesesuaian Islam dan gagasan-gagasan Soekarno.[177]

            Tokoh-tokoh tersebut melakukannya karena kebutuhan politik dalam situasi sulit. Masyumi, partai besar Islam yang menjadi partner NU dalam memperjuangkan gagasan Islam dalam Konstituante, memilih bersikap oposan terhadap Soekarno dan pendukungnya. Keterlibatan beberapa pimpinannya dalam pemberontakan di Sumatera dan Sulawesi hanya menyediakan suatu dalih bagi Soekarno untuk membubarkan Masyumi di tahun 1960. Pembubaran Masyumi berarti hilangnya satu kekuatan politik Islam di pentas nasional. Karenanya, NU memutuskan untuk bekerja sama dengan rezim Soekarno. Fealy mengungkapkan bahwa bagi NU, sepanjang masa kepresidenan Soekarno, politik merupakan sarana utama untuk mengamankan kepentingan keagamaan, kesejahteraan sosial-ekonomi Muslim tradisional dan para ulama yang memimpinnya.[178]

Rezim Demokrasi Terpimpin tidak langsung mau menerima kesediaan NU dan partai-partai lainnya untuk bekerja sama. Sesuai dengan ideologinya, penguasa Demokrasi Terpimpin menghendaki bahwa para pemain politik harus diikat oleh satu orientasi, yakni meninggalkan “alam liberalisme” dalam arti yang sebenar-benarnya dan mendukung ideologi politik revolusioner Manipol Usdek. Itulah sebagian syarat yang harus dipenuhi oleh partai-partai politik yang ingin bergabung dengan di alam Demokrasi Terpimpin. Syarat-syarat itulah yang dimasukkan dalam program penyederhanaan partai politik yang dilaksanakan pemerintah di tahun 1960.

Hanya saja, untuk lolos “seleksi” penyederhanaan partai tidak cukup syarat administratif saja. Idham menyebutkan ada syarat lain yang dinamakannya syarat “praktis historis”. Syarat praktis historis ini, ujar Idham, sering tidak disadari.

…Sjarat ini tidak djelas tersurat, tetapi ia tersirat dan ternjata menentukan. Ternjata kemudian bahwa walaupun sjarat-sjarat technis tjukup dikerdjakan, sjarat-sjarat politis-pun, mitsalnja menerima MANIPOL USDEK dan sebagainja itu djuga sudah dipenuhi dengan pengakuan lisan, tertulis dan sebagainja, namun apabila praktek dari suatu Partai itu sebelumnja, tindak-tanduknja, utjapan-utjapannja, gerak-geriknja atau sedjarah hidupnja mengesankan atau mejakinkan pada P.J.M. Presiden Pemimpin Besar Revolusi bahwa kemungkinannja untuk diadjak bersama-sama dalam revolusi ini hanja akan mendjadi tukang gerutu, tukang cynis dan tukang gunting dalam lipatan sadja, maka Partai itupun djuga tidak diakui, tidak dibolehkan terus berdiri walaupun lahirnja dan juridis “tertulis”-nja dia kelihatan memenuhi sjarat technis dan politis…[179]

        &n
bsp;   Begitulah situasi yang tercipta di masa Demokrasi Terpimpin. Herbert Feith memberikan komentarnya, “belum pernah terjadi sebelumnya pemimpin pemerintahan yang memaksakan untuk mengulang-ulang dukungan terhadap ide-ide sebagai suatu syarat agar dapat berpartisipasi secara legal dalam politik.”[180]

            Idham Chalid, sebagai salah satu pimpinan NU, berupaya mencarikan jalan keluar yang kompromistis. Sebuah jalan keluar yang tidak menghilangkan Islam sebagai identitas NU, tetapi bisa sejalan dengan gagasan-gagasan Soekarno. Salah satunya dengan menjelaskan kedekatan dan kesesuaian Demokrasi Terpimpin dan praktek syu>radalam tradisi Islam. Inilah sebuah “Islam alternatif” -dalam arti alternatif dari yang dipraktekkan Masyumi, yang dijalankan NU di masa pemerintahan Soekarno.

            Pada masa yang lebih awal, tokoh-tokoh Islam juga pernah dihadapkan pada situasi yang sulit. Keberhasilan perjuangan kelompok Islam di Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) untuk menjadikan Islam sebagai ideologi negara dengan tercapainya kesepakatan berwujud “Piagam Jakarta” digugat. Gugatan itu berwujud ancaman memisahkan diri dari Negara Kesatuan RI yang berasal dari penduduk wilayah Timur Indonesia yang mayoritas non muslim. Mereka menolak bergabung dengan NKRI apabila Piagam Jakarta dijadikan konstitusi. Tokoh-tokoh Islam berada dalam situasi yang sangat sulit : melepaskan “kemenangan” politik dan menunjukkan komitmen pada cita-cita persatuan nasional atau menunjukkan sikap tegas dan membiarkan ancaman itu menjadi kenyataan. Atas desakan Hatta, seorang muslim nasionalis yang integritasnya tidak diragukan, akhirnya kelompok Islam bersepakat “mengalah”. Semua ketetapan yang merupakan inti dari Piagam Jakarta, seperti Islam adalah agama resmi negara, Presiden Indonesia harus seorang muslim, dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, dihapus. Mereka bahkan mengganti kata “Mukaddimah” dalam preamble menjadi “Pembukaan”, walaupun sebenarnya dua kata itu semakna. Kata “mukaddimah” berasal dari bahasa Arab dan barangkali dilihat sebagai simbol Islam di dalam negara, sementara kata “pembukaan” berasal dari bahasa Indonesia asli.[181]Sila pertama Pancasila yang tinggal berbunyi : “Ketuhanan” ditambah dengan kalimat “Yang Maha Esa”. Penambahan ini dapat dilihat sebagai langkah simbolik untuk menunjukkan kehadiran unsur monoteistik Islam dalam ideologi negara. [182]

            Dalam hal ini, Wahid  Hasjim[183], seorang tokoh di kelompok Islam yang berasal dari muslim tradisionalis (NU) menjelaskan bahwa Pancasila dekat dengan ajaran Islam. Ia sangat meyakini bahwa penambahan sifat monoteistik dalam Pancasila itu merupakan cermin dari (atau sedikitnya sejalan dengan) prinsip Tauhi>d dalam Islam.[184]Dengan demikian, Wahid Hasjim tidak ingin menganggap peristiwa ini semata kekalahan kelompok Islam. Ia bahkan berusaha mencarikan titik temu antara Pancasila sebagai ideologi negara dengan Islam yang menjadi ideologinya.

            Alasan lainnya bagi penerimaan ini adalah situasi yang berlangsung menyusul diproklamasikannya kemerdekaan mengharuskan para pendiri republik ini untuk bersatu menghadapi masalah-masalah lain. Yang paling penting di antaranya adalah upaya pemerintah Belanda – yang sudah diantisipasi, untuk menduduki kembali Nusantara. Didorong rasa optimisme karena jumlah konstituen yang besar, para tokoh Islam percaya bahwa lewat pemilihan umum, yang akan segera diselenggarakan dalam waktu yang tak lama lagi, mereka masih punya kesempatan untuk secara konstitusional menjadikan negara ini negara Islam. Untuk alasan ini Ki Bagus Hadikusumo (atas dukungan Kasman Singodimedjo) lama-kelamaan bersedia menerima usulan Hatta.[185]

            Situasi sulit kembali dihadapi oleh NU. Kali ini situasinya lebih buruk karena mereka berkonfrontasi dengan Pemerintah. Setelah sikap oposisional yang ditunjukkan oleh faksi NU dalam PPP selama tahun 1970-an, penguasa Orde Baru melakukan tekanan keras. Pada awal 1980-an, rezim memaksa NU mengambil pilihan yang jelas antara oposisi atau akomodasi. Dalam sebuah pidato yang keras pada tahun 1980, Soeharto menyerang semua kelompok di tanah air yang tampak memusuhi Pancasila dan justru berpegang kepada ideologi-ideologi saingannya, seperti komunisme, marhainisme atau agama dan dia mengancam akan menurunkan Angkatan Bersenjata untuk memukul mereka. Pidato ini jelas dialamatkan kepada tindakan walk out NU [186], sebagai peringatan tidak ada lagi toleransi untuk perlawanan terhadap ideologi resmi. Pada tahun-tahun berikutnya, Soeharto berulangkali mengulangi tema pembicaraan yang sama : kesetiaan kepada ideologi-ideologi selain Pancasila sama dengan tindakan subversi. Konsekuensi logis dari pandangan ini diumumkan untuk pertama kalinya pada 1983 dan diundangkan pada tahun 1985: semua partai dan organisasi kemasyarakatan diharuskan menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas ideologis (asas tunggal)- yakni, dengan mengesampingkan Islam ataupun pandangan-pandangan dunia yang lain.[187]

NU segara mengalami tekanan-tekanan politik dari pemerintah. Patronase yang didapatnya karena kemauannya bekerja sama dengan pemerintah segera diputus. H. Djaelani Naro, calon dari pemerintah, ditunjuk sebagai ketua umum PPP menggantikan Mintaredja, tanpa bermusyawarah dengan anggota pengurus lainnya. Naro nampaknya mempunyai tugas mendisiplinkan partai ini dan menetralisir suara-suara sumbang NU. Dia segera menjalankan partai seperti miliknya sendiri, dengan memastikan bahwa tak seorangpun dalam partai ini yang mempunyai kekuatan yang independen. Dia secara efektif memusatkan seluruh saluran patronase kepada dirinya dan memastikan tidak seorang pun kecuali yang setia yang mendapatkan kemudahan. Pukulan terhadap semua jaringan NU di tingkat cabang ini menjadi semakin keras karena penguasa militer dan sipil, yang curiga atau marah kepada NU, memusuhinya dalam berbagai cara. Para usahawan kecil, yang merupakan sokoguru terpenting dari kebanyakan cabang NU, sangat merasakan tekanan tersebut.[188]

Mencari titik temu Islam dan Pancasila kembali digunakan sebagai strategi dalam situasi yang sulit. Penerimaan Pancasila ini seiring dengan langkah “dramatis” menarik diri dari politik praktis yang dibahas pada Munas Situbondo 1983 diresmikan dalam Muktamar di tempat 1984. Keputusan-keputusan tersebut menunjukkan telah terjadinya rekonsiliasi NU dengan rezim Orde Baru dan menandai munculnya elite baru di pucuk pimpinan NU.

Sikap-sikap ini tidak diragukan lagi dibuat paling tidak untuk sebagian sebagai respon terhadap tekanan politik dari luar. Namun, keputusan tersebut juga menunjukkan adanya perubahan pandangan tentang apa yang seharusnya diperjuangkan NU, kepentingan para pendukung yang mana yang harus dibela, dan bagaimana hal itu dilaksanakan. Diklaim bahwa pandangan ini identik dengan pandangan asli para pendiri NU, yang telah ditinggalkan NU ketika ia menjadi partai politik, yang mengakibatkan terabaikannya tugas-tugas pendidikan dan sosial lainnya. Pandangan ini kemudian disebut sebagai Khittah, atau pola dasar dalam berpikir dan bertindak, 1926.[192]

Menyesuaikan Islam dalam arti mencari titik temu, kedekatan-kedekatan, atau bahkan rekonsiliasi adalah suatu strategi yang telah dimainkan oleh para tokoh NU dalam menghadapi situasi sulit. Situasi yang menuntut kejelian sikap untuk menentukan mana tindakan strategis dan merupakan kebutuhan politik. Sikap ini tertama diambil di saat-saat “genting” dan menentukan perjalanan ke depan. Keluwesan cara bertindak dan keluasan Islam sebagai sebuah ajaran dan pandangan hidup mampu menjadi motor penggerak bagi tokoh-tokoh tersebut dalam menyikapi kondisi sesuai dengan konteksnya.  

Cukup aman untuk mengatakan bahwa Islam dalam kasus-kasus diatas berfungsi sebagai dasar kesadaran yang membentuk etos dan pandangan hidup. Tak kurang pentingnya ialah Islam sebagai peletak dasar ukuran tentang sah atau tidaknya sesuatu. Dengan begini Islam menentukan pula corak interpretasi terhadap situasi yang mengitari diri. Dalam interpretasi inilah tersalur segala hasrat normatif dan pengetahuan akan kenyataan berbagai corak perilaku.[193]

      Respon Idham Chalid atas Demokrasi Terpimpin meliputi pemikiran dan sikap politiknya. Hal ini tak bisa disangkal karena Idham adalah seorang pelaku sejarah: ia bukan pengamat yang “berjarak” dengan kenyataan. Gambaran pemikirannya terhadap sistem tersebut telah dibahas pada bab sebelumnya. Nyatalah sudah bahwa Idham menerimanya atau seperti yang pernah ditulis oleh Feillard, “tidak memiliki keberatan yang mendasar terhadap Demokrasi Terpimpin.”[194]

      Ketika beredar berita mengenai pelaksanaan Demokrasi Terpimpin lewat Dekrit Presiden, PBNU menyatakan tidak akan ikut campur. Tetapi, PBNU berpendapat bahwa “NU tidak dapat menghindar dari kewajiban untuk amr ma’ruf nahi munkar”.[195]Untuk mencapai tujuan ini, NU mau tidak mau harus mengesampingkan keberatannya atas Demokrasi Terpimpin, kemudian mencari posisi dalam pemerintahan agar bisa menanamkan pengaruhnya.

Sikap PBNU ini merupakan sikap Idham dan mayoritas tokoh-tokoh partai NU di bawah pimpinan Kiai Abdul Wahab Chasbullah. Jadi atas dasar amr ma’ruf nahi munkar itulah Idham bersedia menerima Demokrasi Terpimpin. Sikap (menerima) atas dasar pemikiran (amr ma’ruf nahi munkar) ini pulalah yang nantinya turut membentuk pemikirannya tentang Demokrasi Terpimpin : yakni bahwa Islam dengan syu>ra-nya sesuai dengan Demokrasi Terpimpin.

Suatu hal lalu menjadi jelas bahwa, baik pemikiran “amr ma’ruf nahi munkar” maupun “Islam sesuai dengan Demokrasi Terpimpin”, semuanya adalah refleksi dari sikap “akomodatif” pada Idham. Akibat-akibat dari sikap inilah yang hendak penulis analisa pada bagian ini. Satu hal lagi yang tidak bisa dihindari, bahwa sikap dan pemikiran Idham juga mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil NU, karena posisinya di sana turut mewarnai perkembangan situasi. Dan sebaliknya, reaksi terhadap NU juga merupakan reaksi terhadap sebagian pemikiran dan sikap politik Idham.

Walaupun sudah ‘memilih berdamai’, NU ternyata tidak mendapatkan undangan untuk bertemu dengan Presiden Soekarno sebelum Dekrit 5 Juli secara resmi diumumkan. Soekarno hanya memberikan konsesi simbolis pada sentimen Islam ketika ia menyatakan Piagam Jakarta menjadi inspirasi sekaligus ‘rangkaian kesatuan’ dari UUD 1945. Minggu berikutnya, Presiden mengumumkan Kabinet Karya, dimana presiden sendiri menjabat sebagai perdana menteri. Dari 42 kursi kabinet, NU hanya mendapatkan dua jabatan, Menteri Agama dan KH Fatah Jasin sebagai Menteri Penghubung dengan Alim Ulama. Kabinet ini terdiri dari 11 menteri utama, 24 menteri muda, dan 7 menteri ex-officio. Semua menteri diwajibkan mengundurkan diri dari partainya. Meskipun kecewa dengan perannya yang sangat minim dalam pemerintahan yang baru, PBNU merasa cukup puas dan menyatakan ini merupakan ‘hasil maksimal yang bisa dicapai dalam keadaan [saat ini]’.[196]

Pada akhir Juli, susunan Dewan Pertimbangan Agung dan Badan Perencanaan Nasional diumumkan, di dalamnya masing-masing terdapat dua anggota politik NU serta wakil PKI dan PNI. Idham Chalid dan Saifuddin Zuhri diangkat menjadi anggota DPA, Munasir dan Kiai Muchlish diberi posisi dalam Badan Perencanaan Nasional.

Pada 5 Maret 1960 Soekarno membubarkan parlemen hasil pemilu setelah mereka mengkritik kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah serta mengancam akan memblokir anggaran belanja. Sebagai gantinya, Soekarno mengusulkan susunan legislatif baru yang meliputi perwakilan dari golongan fungsional  dan militer, serta mengurangi anggota yang berasal dari partai. Seokarno memanggil Idham Chalid dari NU, Suwirjo dari PNI, D. N. Aidit dari PKI dan Ruslan Abdulgani (Wakil Ketua DPA) ke Istana Presiden di Tampaksiring, Bali untuk menentukan struktur DPR-Gotong Royong. Mereka menyetujui susunan DPR-GR yang beranggotakan 261 orang, 130 dari partai politik, 95 dari golongan fungsional dan 36 dari wakil militer. Dari jumlah tersebut, NU memiliki 35 kursi di perwakilan partai politik dan 15 kursi di perwakilan golongan fungsional. Ini berarti NU telah berhasil merebut 19,5% kursi dalam DPR-GR, atau lebih banyak dubandingkan di parlemen sebelumnya. Masyumi dan PSI tidak diikutsertakan dalam parlemen baru ini.[197]

Kesepakatan di Tampaksiring menimbulkan perdebatan sengit di tubuh NU mengenai keabsahan hukum dan susunan parlemen baru. Tokoh-tokoh seperti Bisri Syansuri, Achmad Siddiq, Mohammad Dachlan dan Machrus Ali mengatakan bahwa DPR-GR merupakan ghasab, sebuah terminologi fikih yang berarti perampasan atas hak atau kepemilikan orang lain. Berdasarkan interpretasi ini, tindakan pembubaran parlemen sebelumnya yang dilakukan oleh Soekarno telah merampas hak pemilih dalam pemilu dan anggota parlemen yang dipecat. [198]

Begitu kembali dari Tampaksiring, Idham langsung mendapat kecaman keras atas keputusannya menyetujui susunan kabinet baru yang dianggap telah mengorbankan kepentingan politik Islam yang lebih luas. Walaupun banyak dikritik, PBNU bergerak cepat menerima hasil kesepakatan di Tampaksiring. Mereka mengutip amar ma’ruf nahi munkar sebagai alasan utamanya, dengan mengatakan bahwa masyarakat Islam harus punya wakil di parlemen. Selain itu, PBNU juga merasa khawatir kalau-kalau wakil golongan komunis akan menggantikan posisi yang ditinggalkan anggota NU. [199]

Dengan menerima proses restrukturisasi politik ini, NU bisa mengamankan posisinya dalam rezim yang baru. NU bahkan memiliki wakil di semua lembaga Demokrasi Terpimpin, bahkan kini menjadi partai Islam terbesar. NU juga berhasil menjadi komponen utama dari organisasi keagamaan yang tergabung dalam Nasakom. Namun sebagai ongkosnya, NU kehilangan pengaruh dan independensi. NU juga terpaksa menerima retorika Demokrasi Terpimpin dan harus mendukung kebijakan pemerintah di segala bidang.

Idham Chalid mau tidak mau harus disebut sebagai tokoh yang sangat penting pada masa ini. Keberhasilan NU tetap bertahan di bawah sistem Demokrasi Terpimpin- untuk sebagiannya, adalah pengaruh dari sikap dan pemikirannya. Walaupun demikian apa yang diperbuat Idham dan pimpinan PBNU lainnya dinilai sebagai tindakan reaktif. Fealy “menyayangkan” ketergesaan mereka dalam mengambil sikap menyetujui penerapan Demokrasi Terpimpin. Untuk mencapai tujuan itu, Soekarno membutuhkan dukungan dari salah satu dari dua partai muslim terbesar, serta dukungan dari kelompok komunis dan partai–partai nasionalis. “Seandainya saja”, ujar Fealy, “NU jadi bergabung dengan Masyumi dan menolak Konsepsi Soekarno dan Kabinet Karya, barangkali Soekarno akan bisa ditekan agar membatalkan atau memoderatkan rencananya.”[200]Sikap NU yang senantiasa berusaha untuk menghindari resiko membuatnya tidak ingin berkonfontasi dengan Presiden menyangkut isu-isu tersebut. Perhatian terpenting PBNU adalah pada soal bagaimana menyesuaikan diri dengan keadaan politik, dan bukan dengan mengubahnya.

Sikap-sikap politik Idham akhirnya mendapat tentangan keras dari dalam NU sendiri. Mereka adalah kelompok yang disebut oleh Fealy sebagai ‘kelompok militan’. Kelompok ini mendukung keterlibatan NU dalam politik, tetapi mereka keberatan atas strategi akomodasionis yang diterapkan partai. Mereka berkeyakinan bahwa PBNU terlalu cepat menyetujui pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dan Nasakom, sehingga peluang bagi PKI untuk semakin menancapkan pengaruhnya dalam pemerintahan.

Salah satu penyebabnya adalah kerentanan tokoh-tokoh PBNU terhadap bujukan dan tipu daya Soekarno. Idham Chalid menjadi sasaran utama kritik mereka. Mereka menggambarkan Idham sebagai tokoh yang terlalu banyak mengalah, akomodasionis bermulut manis yang terlalu cepat menanjak ke posisi senior sejak pertengahan 1950-an. Seorang mantan kelompok militan memberikan gambaran ringan sebagai berikut: “Idham terlalu lunak dan diplomatis. Inilah yang membuat Soekarno menyukainya. Ia [Idham] tidak pernah menentangnya. Ia hanya mengatakan apa yang ingin didengar Bung Karno.”[201]

Kelompok militan NU didominasi oleh mantan tentara dan pemuda, aktivis garis keras Ansor, Ikabepi, IPNU, dan PMII. Sikap anti komunis yang kental merupakan ciri utama pemikiran mereka. Berbeda dengan para pemimpin moderat NU yang memandang PKI semata-mata sebagai masalah politk, kelompok militan memandang PKI sebagai ancaman fisik yang membahayakan Islam. Tokoh penting kelompok militan, di antaranya, adalah M. Munasir (lahir 1919), Jusuf Hasjim (lahir 1929), Subchan Z E dan Bisri Syansuri. Subchan dan Bisri merupakan tokoh yang didengar suaranya di kalangan PBNU di luar kelompok moderat yang mendominasi partai.[202]

Demikianlah, akibat-akibat dari pemikiran dan sikap politik Idham Chalid. Ia menjadi orang yang selalu berusaha bersikap moderat, menghindari berkonfrontasi dan tetap menjaga kepentingan NU di era Demokrasi Terpimpin. Sikap dan pemikirannya ini didukung oleh sebagian besar tokoh-tokoh NU, terutama Wahab Chasbullah dan Saifuddin Zuhri.  Adanya pihak-pihak yang tidak sepaham dengan Idham adalah biasa, apalagi dalam dunia politik. Bagi NU sendiri, Idham tetap merupakan aset penting dan sampai beberapa tahun kemudian ia tetap terpilih menjadi Ketua Tanfidziyyah. Perdebatan dan pertarungan terbuka itu sendiri dimaknai sebagai sebuah “tradisi” menerima perbedaan di antara para ulama yang senantiasa berpegang pada doktrin-doktrin fiqh. Bukankah di hampir setiap pembicaraan dalam fiqh, terutama masalah mu’amalah, selalu terdapat kalimat fih qaula>ni, yang artinya : “dalam masalah tersebut ada dua pendapat”.

Kesimpulan penelitian Fealy (2003) menjelaskan bahwa adanya kelompok akomodasionis (Idham dan kawan-kawan) dan kelompok militan (Bisri Syansuri dan kawan-kawan) justru memberi peluang kepada NU untuk menjaga kepentingannya. Kemauan kelompok akomodasionis NU bekerjasama dengan pemerintah menyebabkan terbukanya kesempatan bagi kelompok militannya bergabung dalam banyak program dan pelatihan yang disponsori pemerintah. Kesempatan itu membuka peluang bagi mereka agar membangun jaringan dan memantau perkembangan kekuatan kau
m komunis. Mereka diam-diam menyiapkan kekuatan dan berkonsolidasi dengan kekuatan anti komunis lainnya di tubuh tentara. Hubungan dekat kelompok akomodasionis dengan Soekarno membuat mereka memiliki kesempatan untuk melunakkan sikap Soekarno pada kelompok militan ini. Mereka juga berusaha menahan pengaruh PKI pada Soekarno.